Radartegal.id – Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Namun, hingga saat ini pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Walaupun berbagai kebijakan telah digulirkan pemerintah, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terlihat jelas, terutama dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan kualitas layanan pendidikan.
Kesenjangan Infrastruktur Pendidikan
Perbedaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan antara kota dan desa masih menjadi sorotan utama. Di perkotaan, sekolah-sekolah cenderung lebih lengkap dengan ruang kelas nyaman, laboratorium, serta akses internet yang memadai. Sebaliknya, di banyak wilayah terpencil, sekolah masih kekurangan fasilitas dasar, bahkan ada yang belum memiliki gedung permanen.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses transportasi. Tidak semua daerah memiliki jalan yang layak menuju sekolah. Akibatnya, partisipasi sekolah di daerah terpencil lebih rendah dibandingkan kota besar. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah pada jenjang dasar mencapai 97 persen, namun angka ini menurun drastis di tingkat menengah atas menjadi sekitar 78 persen.
Faktor Ekonomi dan Sosial
Selain masalah infrastruktur, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan pendidikan. Keluarga dengan penghasilan rendah kerap kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, baik dari sisi biaya seragam, buku, maupun transportasi. Kondisi tersebut membuat sebagian anak putus sekolah dan lebih memilih membantu orang tua mencari nafkah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah lebih tinggi di keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih sangat berpengaruh terhadap akses pendidikan. Jika tidak diatasi, kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah akan semakin melebar.
Selain itu, faktor budaya juga berperan dalam rendahnya partisipasi sekolah di beberapa daerah. Masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pendidikan bukan prioritas utama, terutama bagi anak perempuan. Padahal, kesetaraan akses pendidikan merupakan kunci bagi pembangunan berkelanjutan.
Keterbatasan Tenaga Pendidik
Pemerataan tenaga pendidik juga masih menjadi tantangan serius. Rasio guru di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di pedesaan atau daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Akibatnya, beban mengajar di sekolah terpencil seringkali sangat berat.
Selain jumlah, kualitas guru juga menjadi perhatian. Tidak semua tenaga pengajar memiliki akses yang sama terhadap pelatihan atau pengembangan kompetensi. Padahal, peningkatan kualitas guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan nasional.
Upaya Pemerintah
Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kesenjangan ini. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, pemerintah mendorong transformasi pendidikan, mulai dari kurikulum yang lebih fleksibel hingga peningkatan infrastruktur sekolah.
Selain itu, program Guru Penggerak dan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diarahkan untuk meningkatkan distribusi tenaga pendidik di berbagai wilayah. Upaya perluasan jaringan internet di sekolah-sekolah juga dilakukan agar proses pembelajaran digital dapat menjangkau daerah terpencil.
Bantuan finansial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah juga menjadi instrumen penting dalam mendorong anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap melanjutkan pendidikan. Hingga tahun 2024, tercatat lebih dari 1,2 juta mahasiswa telah menerima bantuan tersebut untuk menempuh pendidikan tinggi.
Peran Swasta dan Masyarakat
Pemerataan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan masyarakat, organisasi, dan sektor swasta juga memiliki peran besar. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang menyediakan fasilitas belajar, bantuan perangkat digital, maupun beasiswa menjadi salah satu langkah nyata yang dapat mendukung pemerataan akses pendidikan.
Komunitas pendidikan dan organisasi non-pemerintah pun mulai banyak terlibat dalam mengirimkan tenaga pengajar ke daerah-daerah terpencil. Kolaborasi ini diharapkan dapat menutup kesenjangan sementara yang masih terjadi.
Tantangan Era Digital
Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi pendidikan menjadi kebutuhan mendesak. Pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu telah membuka mata bahwa akses internet merupakan bagian penting dari sistem pendidikan. Namun, masih banyak sekolah di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan internet.
Tanpa akses digital, siswa di daerah terpencil akan semakin tertinggal dari segi literasi teknologi. Hal ini dapat memperbesar ketidaksetaraan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penyediaan jaringan internet merata harus menjadi prioritas nasional.
Harapan ke Depan
Pemerataan pendidikan adalah kunci menghadapi tantangan global. Indonesia yang akan menghadapi puncak bonus demografi pada 2030 membutuhkan sumber daya manusia berkualitas. Tanpa pendidikan merata, kesempatan emas tersebut bisa terbuang sia-sia.
Pendidikan bukan sekadar hak dasar warga negara, melainkan juga investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Jika kesenjangan akses pendidikan terus dibiarkan, maka akan muncul jurang sosial-ekonomi yang sulit diperbaiki.
Harapan besar terletak pada kolaborasi semua pihak. Pemerintah, masyarakat, swasta, dan dunia pendidikan harus bahu-membahu untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, di manapun mereka berada, mendapat hak yang sama untuk belajar.
Penutup
Pemerataan akses pendidikan memang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Namun, dengan langkah nyata yang konsisten, dukungan teknologi, serta keterlibatan berbagai pihak, hambatan tersebut dapat diatasi. Masa depan Indonesia bergantung pada generasi mudanya, dan generasi itu hanya bisa tumbuh kuat jika diberi kesempatan belajar yang setara.
Sumber: Kemendikbudristek, BPS, Kompas, CNN Indonesia.
